Trump Bakal Larang Pekerja Asing Masuk AS, Ini Alasannya

Trump Bakal Larang Pekerja Asing Masuk AS, Ini Alasannya

Penulis    June 23, 2020   

Donald Trump

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan sementara masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke negaranya. Hal ini dilakukan untuk melindungi warganya yang sedang berjuang mendapat pekerjaan setelah pandemi Corona (COVID-19) menghancurkan pasar kerja.

Trump mengeluarkan proklamasi presiden yang sementara waktu menghalangi pekerja asing masuk dengan visa H-1B untuk karyawan yang terampil dan visa L untuk manajer dan pekerja khusus yang dipindahkan dalam suatu perusahaan. Dia juga memblokir orang-orang yang masuk dengan visa pekerja musiman H-2B, yang digunakan oleh landscapers dan industri lainnya.

Seorang Pejabat Senior Administrasi mengatakan penangguhan visa yang akan berlaku Rabu hingga akhir tahun ini akan membuka 525.000 pekerjaan untuk pekerja AS. Cara ini dibuat agar warga AS bisa kembali bekerja secepat mungkin.

Keputusan ini mendapat banyak tentangan dari pelaku bisnis termasuk perusahaan teknologi dan Kamar Dagang AS. Mereka mengatakan penangguhan visa itu akan menghambat pemulihan ekonomi setelah kerusakan yang terjadi akibat pandemi.

Banyak kelompok bisnis melobi untuk menentang larangan visa sementara bahkan sebelum diumumkan. Seorang Analis Kebijakan di Migration Policy Institute, Sarah Pierce memperkirakan bahwa putusan baru itu akan memblokir 219.000 pekerja asing sepanjang sisa tahun ini.

"Ini memperkenalkan lebih banyak kekacauan ke dalam situasi yang sudah kacau untuk banyak perusahaan AS," kata Sarah dilansir Reuters, Selasa (23/6/2020).

Trump juga memperbarui proklamasi bulan April yang memblokir beberapa orang asing dari tempat tinggal permanen di AS. Pejabat Senior Administrasi mengatakan bahwa proklamasi membebaskan sekitar 50.000 pekerjaan untuk orang AS.

Penangguhan visa ini dikecualikan untuk pekerja medis dalam penelitian dan perawatan virus Corona. Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS mengatakan ada 15.269 petisi untuk visa H-1B dalam pekerjaan yang berhubungan dengan perawatan kesehatan di seluruh AS pada tahun fiskal 2019.

Dia juga berencana mengeluarkan peraturan yang mempersulit perusahaan untuk menggunakan program visa H-1B untuk melatih pekerja asing untuk melakukan pekerjaan yang sama di negara lain.

Administrasi Trump juga mengambil langkah untuk membatasi izin kerja bagi pencari suaka, menyelesaikan peraturan untuk menghapus persyaratan dan memproses izin tersebut dalam waktu 30 hari. Langkah suaka terpisah yang ditetapkan akan diselesaikan pada hari Jumat dan akan sangat membatasi akses pencari suaka ke izin kerja.

Presiden, Menteri hingga Pejabat Daerah Tak Dapat THR Tahun Ini

Presiden, Menteri hingga Pejabat Daerah Tak Dapat THR Tahun Ini

Penulis    April 14, 2020   

Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta - Pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) sudah dimatangkan. ASN, TNI, Polri dengan level eselon III ke bawah dipastikan cair THR-nya tahun ini. Lalu bagaimana dengan para pejabatnya?



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi, ASN di luar level itu seperti pejabat negara tidak akan mendapatkan THR tahun ini.



"Sekarang ini di dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II tidak dibayarkan," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/4/2020).



Sri Mulyani menjabarkan, pejabat-pejabat yang dimaksud termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR DPD, kepala daerah, hingga pejabat eselon I dan II. Sementara ASN, TNI, Polri dengan level eselon III ke bawah dipastikan THR-nya akan dibayarkan.



"THR, untuk ASN, TNI, Polri, Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN TNI Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah," tuturnya.



Dia juga memastikan bahwa pensiun PNS juga akan tetap mendapatkan THR tahun ini. Jumlahnya juga masih sama dengan tahun lalu.



"Karena pensiun adalah kelompok yang mungkin rentan juga. Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya. Sekarang ini di dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden," tutupnya.



Simak Video "THR PNS di Ujung Tanduk?"

Diteken Luhut Aturan Ojol Angkut Penumpang Bikin Bingung!

Diteken Luhut Aturan Ojol Angkut Penumpang Bikin Bingung!

Penulis    April 12, 2020   

Foto: Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Lisye-detikcom)

Jakarta - Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Beleid itu ditandatangani oleh Menteri Perhubunga Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.



Permenhub itu dianggap bikin bikin bingung. Salah satu hal yang rancu adalah tentang pembatasan kegiatan ojol yang tidak boleh angkut penumpang, tapi masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu.



Dalam pasal 11 ayat 1 butir c tegas berbunyi sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.



Namun dalam butir d disebutkan bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.



"Apabila diterapkan, siapa petugas yang akan mengawasi di lapangan dan apakah ketentuan tersebut akan ditaati pengemudi dan penumpang sepeda motor? Bagaimana teknis memeriksa suhu tubuh setiap pengemudi dan penumpang?" kata Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2020).



Dalam PM Nomor 18 Tahun 2020 itu dijabarkan mengenai sepeda motor bisa mengangkut penumpang. Pertama adanya aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.



Kedua, pengendara sepeda motor yang akan mengangkut penumpang wajib melakukan desinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan.



Ketiga menggunakan masker dan sarung tangan. Keempat tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.



Menurut Djoko jika itu diterapkan pemerintah harus menyediakan tambahan personil dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan.



"Pasti ribet urusan di lapangan. Dan mustahil dapat diawasi dengan benar. Apalagi di daerah, tidak ada petugas khusus yang mau mengawasi serinci itu. Jika dilaksanakan akan terjadi kebingungan petugas di lapangan dengan segala keterbatasan yang ada," tegasnya.



Djoko menilai pasal tersebut untuk mengakomodir kepentingan bisnis aplikator transportasi daring. Padahal Pemrov DKI Jakarta dan aplikator selama pelaksanaan PSBB di Jakarta sudah mau taat aturan yang sudah diberlakukan.



"Masyarakat pasti akan taat aturan selama tidak ada diskriminasi di lapangan. Dan jika diterapkan, akan menimbulkan keirian moda transportasi yang lain, sehingga aturan untuk menerapkan jaga jarak fisik penggunaan sepeda motor tidak akan terjadi. Juga nantinya akan merambat ke jenis angkutan lainnya," tambahnya.



Kebijakan Kemenhub itu dipandang juga kontra produktif dengan kebijakan Kemenkes. Sebab pada Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan, bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. Sesungguhnya, permintaan supaya pengemudi ojek daring untuk tetap dapat membawa penumpang sangat jelas melanggar esensi dari menjaga jarak fisik (physical distancing).



"Sebaiknya segera cabut dan revisi Permenhub. Nomor 18 Tahun 2020. Abaikan kepentingan bisnis sesaat yang menyesatkan. Utamakan kepentingan masyarakat umum demi segera selesainya urusan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) yang cukup melelahkan dan menghabiskan energi bangsa ini," tegasnya.



Simak Video "Blak-blakan! Luhut Pandjaitan Ungkap Alasan Jokowi Tak Larang Warga Mudik"

CT Corp-Bank Mega Jadi Trigger, RSCM Siap Rawat Pasien COVID-19

CT Corp-Bank Mega Jadi Trigger, RSCM Siap Rawat Pasien COVID-19

Penulis    April 12, 2020   

Tim CT Corp meninjau RSCM (Dok CT Corp)

Jakarta - Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) bakal punya bangsal khusus untuk menangani pasien COVID-19, yakni di Gedung Kiara. CT Corp dan Bank Mega menginisiasi penyediaan bangsal COVID-19 ini.



"Di situ akan dirawat pasien COVID-19 mulai bayi dari lahir, anak-anak, ibu hamil, dewasa muda, hingga dewasa tua. Sekarang kita sudah mulai mengisi ruang rawat hampir 120 bed. Ini terus dikembangkan dengan bantuan, pelan tapi pasti. Ini yang ditrigger. Terima kasih CT Corp telah men-trigger," kata Kepala Pusat Kesehatan Pelayanan RSCM Kiara, Rinawati Rohsiswatmo, kepada detikcom, Minggu (12/4/2020).



Ia lantas mengungkap inisiasi program tersebut. Menurut Rinawati memang RSCM awalnya tidak ditunjuk sebagai pusat rujukan pasien Covid-19. Namun ternyata pasien yang datang dengan penyakit berat-berat itu juga tersusupi oleh COVID-19 ini.



"Nah, kalau sudah seperti itu maka kita harus bikin zona terpisah antara zona yang sakit berat dengan COVID-19 dengan zona yang murni sakit berat tanpa COVID-19," kata sembari mengungkap ada Gedung Kiara yang belum terpakai bisa dimanfaatkan untuk khusus penanganan pasien Covid-19.



"Datanglah waktu itu inisiasi, di-trigger oleh CT Corp, Bank Mega, Salim Group, Astra, mancing, ngasihlah dana Rp 45 Miliar. Itu jadi penyemangat. Kita punya dana, berharap nanti bergulir terus. Ternyata itu memang menjadi kenyataan, bergulir terus," paparnya antusias



Setelah trigger CT Corp itu RSCM kemudian mulai meminta kepada pemerintah, mengetuk hati para donatur. Kini instalasi gawat daruratnya sudah nisa dipakai. Namun ICU belum bisa digunakam karena perlu persiapan infrastruktur.



Rinawati menjelaskan, RSCM sangat siap melayani pasien kasus virus Corona di Kiara. Soalnya, RSCM sudah tidak asing menangani pasien dengan penyakit yang serius.



"Kita terbiasa menangani pasien kritis dan berat. Kita sudah tidak kaget. Cuma sekarang, bedanya kita mesti pakai APD (Alat Pelindung Diri)," kata Rinawati.



Pada aspek bangunan fisik, Gedung Kiara sudah siap difungsikan untuk melayani pasien COVID-19. Gedung Kiara adalah tempat untuk pelayanan ibu dan anak namun hingga kini baru terpakai dua lantai tidak secara penuh. Gedung ini punya 12 lantai. Biaya untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi perawatan COVID-19 terbantu oleh CT Corp.



"Datanglah waktu itu inisiasi, di-trigger oleh CT Corp, Bank Mega, Salim Group, Astra," tuturnya.



Saat ini, Intensive Care Unit (ICU) dengan tekanan negatif tengah dibangun, butuh waktu tiga pekan untuk selesai. Rencananya, selain ICU dengan ruangan bertekanan negatif, ada ICU yang akan disiapkan berjumlah 40 unit untuk dewasa dan anak-anak, juga 10 unit untuk bayi. Pada bagian yang sudah siap, ruangan mulai diisi ranjang-ranjang.



"Sekarang kita sudah mulai mengisi ruang rawat hampir 120 bed. Ini terus dikembangkan dengan bantuan, pelan tapi pasti. Ini yang ditrigger. Terima kasih CT Corp telah men-trigger. Kalau tidak, semuanya hanya diam dan diam," kata dia.



Dengan kelengkapan ICU bertekanan negatif hingga ventilator, maka pasien positif COVID-19 bisa ditangani lebih baik. Angka kematian positif COVID-19 bisa ditekan.



Rinawati lantas mengungkap harapannya. "Harapan saya, nanti seluruh rumah sakit-rumah sakit kelas A di RSCM, COVID-19 ini seluruh Indonesia. Mudah-mudahan CT Corp bisa juga membantu di Medan, di Yogyakarta, di Bandung. Mereka kebingungan. Mudah-mudahan RSCM bisa menjadi contoh, karena kita paling besar seluruh Indonesia," harapnya.



"Mudah-mudahan CT Corp dan teman-teman yang mendukung kami ini beserta para donatur lainnya, pemerintah, mungkin juga bisa memperhatikan supaya kita bisa bersama-sama. Indonesia bukan cuma Jakarta, walaupun Jakarta paling banyak kasus COVID-19. Teman-teman di daerah juga perlu dibantu," pungkasnya.

Baru Menjabat, Bos Baru Garuda Beres-beres Utang Rp 6,8 T

Baru Menjabat, Bos Baru Garuda Beres-beres Utang Rp 6,8 T

Penulis    March 04, 2020   

Dirut Baru Garuda Indonesia Irfan Setiaputra/Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Irfan Setiaputra baru beberapa hari menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun, ia punya pekerjaan berat, yakni beres-beres utang bejibun.

Tak tanggung-tanggung, Irfan menyebut, maskapai pelat merah tersebut punya utang sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,8 T (kurs Rp 13.600).

"(US$ 500 juta) itu utang lama, itu jatuh tempo (Mei 2020)," ungkap Irfan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Ia menuturkan, pihaknya sedang mencari cara untuk mengatasi utang ini. Salah satunya dengan melakukan mencari utang baru dan restrukturisasi perpanjangan masa pembayaran.

"Kita akan raise fund lagi. Itu kita lagi perpanjang, kita lagi re-structuring," ujar Irfan

"Itu jatuh temponya dalam waktu dekat. Mestinya ada penurunan sedikit total utang. Tapi total itu jatuh tempo jadi kita mesti bayar mayoritas mungkin dengan utang baru," terang dia.

Ditemui dalam kesempatan terpisah, Irfan memberi catatan. Utang baru yang diperoleh perusahaan akan dikelola sehingga perusahaan mendapat untung.

"Teman-teman mohon dipahami kita selalu mengupayakan pengelolaan utang dengan cara membuat perusahaan ini profitable. Perusahaan ini tidak pernah profit yang terjadi utang meningkat. Itu jadi perhatian kita," sambungnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan negosiasi dengan pabrikan dan perusahaan leasing untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

"Benar, kita juga akan terus negosiaisi terhadap manufaktur maupun lessor karena kalau Anda lihat struktur biayanya besar sekali memang selain avtur, biaya leasing ini," paparnya.

Selain utang, Irfan juga punya pekerjaan rumah menyelesaikan masalah penyalahgunaan wewenang, termasuk soal pelecahan pramugari. Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan meneken perjanjian atau pakta integritas antara direksi dan karyawan.

"Kita dalam waktu dekat, kita sudah sepakat tadi malam akan start pakta integritas, kita direksi dan dengan karyawan, yang sempat kita sebutkan penyalahgunaan wewenang atasan terhadap bawahan, kita tidak akan masuk ranah pribadi, kita membatasi atau kita melarang kalau terjadi penyalahgunaan atasan bawahan," paparnya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Irfan belum merinci poin pakta integritas yang dimaksud. Yang pasti, kata dia, pihaknya komitmen untuk menghapus pelecehan tersebut. Dia juga menegaskan, pelecehan merupakan tindakan yang tak termaafkan.

"Mudah-mudahan awal minggu depan akan detilkan item-item di sananya. Tapi yang saya mau tekankan dua hal, soal pelecehan ini we are commit," ujarnya.

"Kedua kita sepakat memberi contoh, dan kita mau mengatakan tak termaafkan, kita pasti mendefinisikan level pelecehan tersebut," tambahnya.

Irfan mengatakan, hal itu dilakukan agar citra Garuda menjadi lebih baik di mata publik.

"Itu komitmen kami, Pak Komut akan review dari waktu ke waktu, kita lihat sama-sama, kita tegakan. Saya percaya kalau itu ditegakkan persepsi publik akan lebih baik," tutupnya.

Penjualan Huawei Meroket di China, Xiaomi dan Apple?

Penjualan Huawei Meroket di China, Xiaomi dan Apple?

Penulis    October 31, 2019   

Ilustrasi SPG Huawei

Jakarta - Efek Amerika Serikat (AS) tampaknya tak berpengaruh pada pengiriman Huawei baik dari sisi jaringan maupun perangkat seluler di China.

Mengutip slashgear.com, berdasarkan laporan perusahaan analis pasar Canalys, angka pengiriman ponsel Huawei di China pada kuartal terakhir 2019 justru melejit. Bahkan bisa mengalahkan pengiriman ponsel Xiaomi dan Apple.

Meningkatnya pengiriman ponsel Huawei hingga mengalahkan kompetitor besar lainnya ini bahkan sudah terjadi sejak kuartal ketiga tahun ini. Pengiriman Huawei tercatat tumbuh sebanyak 66 persen yang membuatnya berhasil menguasai setengah dari pasar ponsel pintar Cina sebesar 42,4 persen.

Pengiriman Huawei ini berhasil mengalahkan perusahaan ponsel pintar asal Cina lainnya seperti Vivo, OPPO, dan Xiaomi. Bahkan pengiriman Samsung, yang kini tercatat sebagai pemimpin ponsel pintar global, juga semakin terkalahkan di Cina.

Fakta yang tak kalah menarik justru terjadi pada pengiriman perusahaan asal AS, yakni Apple di Cina. Tahun ini, pengiriman Iphone mengalami penurunan hingga 28 persen. Sementara iPhone hanya menguasai 5,2 persen pasar ponsel di China pada kuartal terakhir 2019.

Menariknya, 40 persen dari 5,1 juta pengiriman Apple sejak Juli hingga September 2019 hanya terdiri dari Iphone 11, yang hanya diluncurkan pada bulan September di China.

Canalys menyarankan agar Apple meningkatkan kualitas kamera pada iPhone untuk menarik pasar China terutama mengalahkan Huawei yang beberapa waktu belakangan semakin agresif melakukan kampanye pemasaran di tengah efek perang dagang China-AS.

Sumber: CNN Indonesia